RAPAT AUDENSI FRAKSI PKS PERANGKAT DAERAH BAKUDA BABEL DI DPRD BABEL

Pangkalpinang - Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bidang PAD dan Perbendaharaan menggelar Rapat Audensi dengar Pendapat bersama Fraksi PKS dan Perangkat Daerah Serta Stakeholder terkait. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Fraksi Kantor DPRD Bangka Belitung, Rabu (9/3/2022).

Kegiatan ini dihadiri Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Fery Afriyanto serta didampingi Sekretaris Rahmad Dalu serta Perangkat Daerah terkait diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Biro Umum dan Perlengkapan, serta Stakeholder terkait.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam penyampaiannya, pada intinya tujuan kegiatan untuk mengevaluasi sejauhmana Pendapatan Daerah yang diperoleh serta menggali potensi pendapatan daerah di tahun 2022 antara Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait. guna mengetahui Langkah-langkah  operasional yang diperlukan untuk menilai sejauhmana pokok pokok pikiran hasil reses dari fraksi PKS yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Diharapkan hasil dari Rapat akan disampaikan ke DPRD Bangka Belitung.

Peran kedua lembaga pemerintah ini pun diharapkan dalam pokok pokok hasil reses fraksi PKS, bisa duduk bersama melakukan analisis, dengan memperhatikan perkembangan perekonomian. akan ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada kesempatan itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya, atas pendapat, pertanyaan, usul dan saran, yang telah disampaikan pada Rapat Kordinasi oleh Perangkat Daerah dan Stake Holder yang telah hadir. Secara umum, untuk mengadakan Penelaahan dan evaluasi pada penerapan kebijakan baik dari segi dasar hukum, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban. untuk aspek kewajaran dan kelayakan, serta memperhatikan kondisi masyarakat, sehingga menjadi transparan, efisien, mempermudah pengawasan.

Potensi PAD yang dirasa belum maksimal, sehingga perlu untuk menggali potensi baru pun sesuai usulan. Dan hal tersebut sudah sebanding dengan upaya keseimbangan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya bentuk pelayanan yang disiapkan, terutama memudahkan masyarakat membayar pajak daerah.

Sumber: 
Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Penulis: 
Fatwaomaya
Fotografer: 
sulistyo
Editor: 
fatwa
Bidang Informasi: 
Pramas
Tags: 
Bakuda ; Sekretariat ; Humas