PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah. Ini merupakan raihan WTP ke-5 yang diterima Pemprov Babel sejak 2017 hingga 2021.
Opini WTP itu disampaikan langsung oleh Plt Kepala BPK RI Arman Syifa, dalam acara Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun Anggaran (TA) 2021, di Ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Babel, Rabu (8/6/2022).
Melalui telepon seluler M.Harris, AR, AP, MH, Orang nomor satu di Badan Keuangan Daerah, mengucapkan rasa syukur Alhamdullilah berkat kerja keras seluruh pemangku kepentingan dan terima kasih atas opini WTP yang diraih Pemprov Babel untuk kali kelima ini.
Menurutnya, yang terpenting dari pokok pertanggungjawaban keuangan merupakan upaya konkret, dan niat baik Pemprov Babel dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
"Tentunya dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kepatutan dalam mengalokasikan anggaran daerah secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab, sehingga hasilnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat," ungkap Harris.
M.Harris mengatakan, prestasi ini diharapkan jadi momentum Pemprov Babel untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemprov Babel.
Dirinya pada kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai Bakuda yang telah melaksankan tugas dan fungsinya dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang telah melaksanakan audit terhadap laporan keuangan TA 2021.
"LHP yang diserahkan pada hari ini akan tindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku, sehingga pada tahun-tahun yang akan datang temuan-temuan tersebut tidak terulang, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah juga akan lebih meningkat dari sekarang," ungkap Harris.
Ia menyadari, dalam pengelolaan keuangan daerah memang memerlukan proses yang tidak mudah dan perlu dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Dengan adanya LHP yang diserahkan oleh BPK RI, ia berharap dapat menjadi salah satu bahan bagi DPRD Babel dalam membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2021.
"Untuk itulah pada kesempatan ini kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya seandainya dalam laporan keuangan tahun anggaran 2021 tersebut masih terdapat kekurangan-kekurangan," ungkapnya.
Sementara itu, kami juga mengapresiasi opini WTP yang diraih Pemprov Babel. Prestasi itu dikatakannya sebagai upaya bersama dalam mewujudkan peningkatan kinerja akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan daerah. Ia juga berpesan kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Keuangan Daerah untuk tetap bekerja lebih keras lagi, karena opini ini harus terus menerus dipertahankan sebagai pertanggungjawaban moral pada konstitusi dan lembaga, juga terhadap rakyat.
"Dan kita semakin dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas kompetensi, dan kinerja dalam semangat kebersamaan," katanya.
