Badan Keuangan Daerah

Pangkalpinang, TAPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali mengundang Kepala OPD untuk melakukan   verifikasi terhadap rincian belanja rancangan DPPA  pada tahapan perubahan KUA PPAS 2023, hal ini senantiasa ditempuh sebagaimana untuk memantapkan serta membuka roadmap perencanaan penganggaran yang efektif, akuntabel dan transparan. 
Pada rapat maraton ini dibahas pula program dan kegiatan yang menjadi prioritas yang diajukan oleh OPD untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2023. Penganggaran yang direncanakan dan diajukan oleh OPD yang akan menjadi isu utama dalam pembahasan rapat TAPD selanjutnya akan dicermati kembali oleh tim yang mengacu pada beberapa komponen antara lain :  
1.    Verifikasi dilakukan terhadap dokumen rincian belanja (DPPA) yang sudah terinput pada aplikasi SIPD
2.    Pagu SKPD, pagu program, pagu kegiatan dan pagu sub kegiatan dapat dilihat pada aplikasi SIPD dan Batasan pagu pada tahapan Perubahan RKPD merupakan pagu tertinggi dan tidak boleh dilampaui.
3.    Memastikan target pendapatan telah diinput dengan benar baik kode rekening maupun jumlahnya
4.    Pengalokasian belanja pegawai agar memperhatikan:
-    jumlah eksisting ASN SKPD sampai dengan akhiri tahun 2024 dan ditambah dengan accres sebesar 2,5% untuk mengantisipasi perubahan kebijakan penggajian atau kenaikan pangkat ASN;
-    belanja gaji dan tunjangan ASN dialokasi sebanyak 14 bulan dan TPP dialokasikan sebanyak 13 bulan, khusus untuk TPP tidak diperkenankan untuk ditambah kecuali penambahan anggaran tersebut untuk jabatan yang memang pada awalnya sudah terinput di Simona Kemendagri.
5.    Untuk pengalokasian dan penginputan belanja hibah, bantuan sosial baik berupa uang maupun barang/jasa, belanja penghargaan atas suatu prestasi, belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat agar memperhatikan:
-    sudah mencantumkan by name by adress berdasarkan proposal yang sudah disampaikan sesuai dengan peraturan gubernur tentang tata cara pengelolaan hibah dan bansos yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
-    untuk pengalokasian belanja bantuan sosial yang lebih dari satu tahun anggaran agar didasari oleh hasil evaluasi SKPD berkenaan bahwa penerima bantuan sosial dimaksud masih dapat diberikan bantuan sosial dan yang bersangkutan masih memiliki resiko sosial.
6.    Mengecek kembali pengalokasian DAK Fisik dan Non Fisik Tahun Anggaran 2023.
7.    Mengecek kembali pengalokasian DID Reguler Tahun Anggaran 2023 
8.    Pembebanan kode rekening disesuaikan dengan kewenangan dan sumber pendanaan, contoh Belanja Tidak Terduga hanya boleh dipergunakan/ terdapat pada OPD BAKUDA, pengalokasian belanja BLUD (Pegawai/ Barang dan Jasa/ Modal BLUD) hanya untuk sub kegiatan yang dibiayai dengan sumber dana/ pendapatan BLUD, pengalokasian belanja BOS (Pegawai/ Barang dan Jasa/ Modal BOS) hanya untuk sub kegiatan yang dibiayai dengan sumber dana/ pendapatan BOS (DAK Non Fisik).
9.    Pengalokasian belanja modal hanya untuk pengadaan barang yang terdapat pada dokumen RKBMD Tahun 2023 atau Perubahan RKBMD Tahun 2023. 
10.    Pengadaan pakaian dinas, pakaian batik dan pakaian olah raga ditunda dan akan dialokasikan pada Perubahan APBD TA 2024 
11.    Pengadaan kendaran dinas/kendaraan operasional ditunda dan ditawarkan opsi untuk sewa kendaraan dinas/operasional
12.    Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak diperkenankan untuk dianggarkan..
Disela-sela rapat ini Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung M. Haris, AR, AP, MH menyampaikan secara gamblang bahwa ini adalah saatnya kita sejenak memforsir seluruh fokus kita agar tidak ada lagi ruang kesalahan dalam pengajuan rancangan penganggaran karena akan berimplikasi penilaian negatif terhadap Pemerintah Provinsi secara Keseluruhan, semoga apa yang kita maksudkan dalam proser ini dapat memberikan kemaslahatan bagi kita semua khususnya sebagai buah bhakti kita selaku abdi negara.