Tenaga Honorer Pemprov Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan

Pangkalpinang - Sehubungan dengan keikutsertaan tenaga honorer di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, diadakan sosialisasi mengenai mekanisme terkait teknis pendaftaran, pembayaran iuran serta hak dan kewajiban yang diterima tenaga honorer sebagai peserta. Acara ini bertempat di Ruang Rapat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (19/07/2016).

Saat membuka acara sosialisasi ini, Yulizar Adnan, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan bahwa sesuai dengan program yang dicanangkan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung bahwa tenaga honorer diberikan jaminan atas ketenagakerjaan dan kesehatan, dan iuran tersebut sudah ditambahkan ke dalam gaji mereka.

“Program baik Gubernur ini harus didukung dengan pelaksanaan serta regulasi yang jelas. Saat bendahara memotong iuran dari gaji tenaga honorer, diperlukan landasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sah agar tidak menjadi pungutan liar,” jelas Yulizar.

Acara sosialisasi ini melibatkan kepala sub bagian keuangan atau pejabat yang menangani keuangan dan bendahara seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan narasumber dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Saat menjelaskan tentang kepesertaan tenaga honorer, Yulisdina Natalia, Kepala Unit Pemasaran BPJS Kesehatan mengatakan bahwa seluruh tenaga honorer yang belum menjadi peserta JKN-KIS secara integral didaftarkan dapat menjadi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Kolektif di Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan yang sudah menjadi peserta (PPU) tidak perlu didaftarkan.

Mario, BPJS Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan sudah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal menjamin tenaga honorer. Saat ini, tenaga honorer pada SKPD sudah didaftarkan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang pembayarannya dikoordinasi oleh Bendahara Gaji SKPD masing-masing.

Elvi, Kepala Sub Bagian Kepegawaian menjelaskan bahwa petunjuk teknis pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan akan ditetapkan dan akan segera disampaikan kepada SKPD di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini pihak SKPD mengetahui bahwa tenaga honorer diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Karena sampai saat ini, yang baru didaftarkan oleh SKPD barulah BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, Gubernur sudah menyampaikan edaran yang mengamanatkan bahwa tenaga honorer juga harus dijaminkan kesehatannya,” jelas Elvi. (ACH)

 

 

 

 

 

 

Sumber: 
DPPKAD Prov. Kep. Bangka Belitung
Penulis: 
Adinda Chandralela
Fotografer: 
Fatwa Omaya
Bidang Informasi: 
Sekretariat
Tags: 
Tenaga Honorer; BPJS Ketenagakerjaan; BPJS Kesehatan