Sarana dan Prasarana Akan Diatur dalam Pergub

Pangkalpinang - Bidang Asset Daerah menggelar rapat mengenai pembahasan draft tentang penyusunan peraturan gubernur tentang standar sarana dan prasarana pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016 di ruang rapat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (4/5/2016). Rapat yang dipimpin oleh Rif’at Syafitri, yang merupakan pejabat pelaksana teknis kegiatan ini, dihadiri oleh Kepala Bidang Asset Daerah, Arlinisfa, beserta seluruh eselon IV dan staf bidang asset daerah.

Zulfian, pelaksana pada Bidang Asset Daerah menjelaskan mengenai landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan penyusunan peraturan ini. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengimplementasikannya melalui Peraturan Daerah Provinsi Nomor Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

“Selanjutnya, dengan menyanding Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung akan mengatur Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui peraturan gubernur,” lanjutnya.

Sarana dan prasarana kerja yang dibakukan meliputi ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini diharapkan guna meningkatkan ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna.

Dalam draft tersebut, definisi sarana kerja dijelaskan mengenai fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, misalnya ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas. Sedangkan prasarana kerja dijelaskan sebagai fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, misalnya gedung kantor, rumah jabatan, dan rumah instansi.  

Pada lampiran draft, pengaturan sarana dan prasarana ini diatur secara detail dan terperinci. Spesifikasi dicantumkan mulai dari ukuran, warna, model, hingga peruntukannya disesuaikan dengan penerima sarana dan prasarana.

Penataan sarana dan prasarana kerja ini dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belly Tamela, salah satu anggota tim penyusun yang mewakili Biro Hukum menegaskan bahwa penataan dalam peraturan gubernur ini dapat dikecualikan untuk instansi yang memerlukan kebutuhan khusus, misalnya sekolah dan rumah sakit.

“Misalnya rumah sakit, ada kekhususan yang perlu diperhatikan. Setiap rumah sakit memiliki tipologi yang menjadi patokan dalam perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana,” ujarnya.

Terdapat poin menarik yang termaktub dalam ketentuan lain-lain dalam drfat pergub ini, yaitu adanya aturan mengenai penempatan benda-benda bercirikan khas budaya Melayu Bangka Belitung dalam ruang kerja, ruang tamu, dan ruang tunggu. Semoga ketentuan ini dapat terus ada hingga peraturan ini disahkan. (ACH)

 

Sumber: 
DPPKAD Prov. Kep. Bangka Belitung
Penulis: 
Adinda Chandralela
Fotografer: 
Lisia Ayu Andini
Bidang Informasi: 
Sekretariat
Tags: 
Bidang Asset Daerah; asset daerah; sarana dan prasarana; draft peraturan gubernur