REKONSILIASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH TRIWULAN 4 2021

Pangkalpinang - Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain menggelar Rapat Koordinasi (RAKOR) Provinsi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak tahun 2022 triwlan ke IV bersama Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait. Kegiatan ini dilaksanakan di Rapat Belimbing Bakuda, Rabu (09/03/2022).

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bondan Sasongko, S.Ip, Msi, dan diikuti Perangkat Daerah terkait diantaranya,  Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah se Kabupaten dan Kota serta serta Stake Holder terkait dilingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kepala Perbendaharaan, Bondan mengatakan Realisasi Pendapatan Daerah Pada Sektor Dana Bagi Hasil Pajak belum sesuai harapan bila melihat potensi yang kita miliki terkait dana bagi hasil pajak.

 “ada banyak perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan dan perhutanan yang bisa digali potensi pajaknya,serta pajak air permukaan yang belum dimaksimalkan serta pendapatan daerah yang bersumber dari dana bagi hasil pajak sangat bergantung dengan data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah,”ujar Bondan.

Sumanjaya menambahkan agar Pendapatan daerah dari sector dana bagi hasil pajak meningkat perlu adanya pendataan yang baik mengenai informasi bukti setor terhadap penerimaan Negara Bukan Pajak dari sector mineral dan batubara pada saat penghitungan penerimaan Negara dari Royalty dan Landrent pada triwulan ke IV tahun 2021.

“ada data minerba, perhutanan dan bidang perkebunan yang diperlukan oleh Dirjen Pajak Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dalam Pelaksanaan pungutan pajak yang menjadi tugas Dirjen Pajak,”ungkap Sumanjaya.

Lebih lanjut dikatakan, kemajuan dan keberhasilan pembangunan salah satunya ditentukan oleh pajak yang diterima negara dari wajib pajak. Artinya, pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam melanjutkan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran Negara.

Sumber: 
Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Penulis: 
Fatwaomaya
Fotografer: 
VERA
Editor: 
fatwa
Bidang Informasi: 
Pramas
Tags: 
Bakuda ; Perbendaharaan; Humas