RAPAT PERSIAPAN ALOKASI HARGA SATUAN BARANG DAN JASA (HSBJ) BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang – Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, hal ini disampaikan oleh Fery Afriyanto, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat membuka acara rapat persiapan Persiapan Alokasi Harga Satuan Barang dan Jasa (HSBJ) Bangka Belitung di ruangan Rapat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (27/02 /2018).

“ Amanat peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah dalam pasal 1 point ke (2), barang milik daerah  adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah sehingga barang milik daerah harus dikelola dengan baik dan benar dalam rangka mewujudkan pengelolaan barang yang tertib dengan memperhatikan azas-azas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efesiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai, saat menyampaikan sambutan Kepala Badan, “ ungkap Fery.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Tim Pembahas dan Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Bangka Belitung, Yulizar Adnan, Kepala Bidang Asset Bakuda serta Kepala Sub Bidang sertifikasi, mutasi dan dokumentasi serta staf pada bidang Asset Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Tim Pembahas dan Penyusun yang telah di SK kan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Arlinisfa menambahkan perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah diharapkan dapat menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang, dan perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) OPD ditetapkan serta berpedoman pada Standar Barang, Standar Kebutuhan atau Standar harga‘’Jelasnya.

Rifat Syafitri, Kepala Sub Bidang Sertifikasi, Mutasi dan Dokumentasi Bidang Asset mengatakan ketersediaan barang milik daerah merupakan barang milik daerah yang ada pada pengelola barang atau pengguna barang, perencanaan barang milik daerah harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada OPD yang dijadikan dasar dalam penyusunan Harga satuan Barang dan Jasa (HSBJ)’’, jelasnya

Sumber: 
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Penulis: 
FATWA OMAYA
Fotografer: 
FATWA OMAYA
Editor: 
ELVI
Bidang Informasi: 
Pramas
Tags: 
Bid. Asset; Bakuda