RAKER PROGRESS DAK FISIK TA. 2018

Pangkalpinang - Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain menggelar Rapat Kerja (RAKER) Progress Dana Alokasi Khusus Fisik tahun 2018 bersama Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (15/3/2018).

Kegiatan ini dihadiri Kepala Badan Keuangan Daerah yang diwakili oleh Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Effendi Harun, SH serta Perangkat Daerah terkait diantaranya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kehutanan, Biro Pembangunan Setda, Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa dilingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, Effendy Harun, SH menyampaikan sambutannya mewakili Kepala Badan Keuangan Daerah bahwa dalam pelaksanaan Dana DAK fisik 2018 harus tepat waktu dalam penyampaian laporan progress fisik serta harus mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.50 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 112 tahun 2017.

 “Untuk penyaluran Dana DAK Fisik Tahun 2018 mengacu pada PMK No.50 tahun 2017 dan PMK No.112 tahun 2017 yaitu dilaksanakan per bidang, per jenis secara bertahap diantaranya  Tahap I paling cepat Bulan Februari, Paling Lambat tanggal 21 Juli (25 % dari total Pagu), Tahap II paling cepat bulan April, paling lambat tanggal 21 Oktober (45 % dari Total Pagu) sedangkan Tahap III paling cepat bulan September, paling lambat tanggal 15 Desember (selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II dengan nilai kebutuhan Dana untuk penyelesaian kegiatan,”ujar Effendy.

Effendy menambahkan agar Dana DAK Fisik tahun 2018 berjalan dengan baik sebaiknya segera menyampaikan persyaratan penyaluran DAK Fisik sehingga tidak proses transfer DAK dari Pemerintah Pusat tidak mengalami kendala dihadapan Peserta Rapat kerja yang hadir.

“Tahap I yang harus diselesaikan dan segera untuk dilaksanakan  diantaranya PERDA APBD tahun berjalan (disiapkan Oleh BAKUDA), Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik per Bidang Tahun Anggaran sebelumnya, Rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara Teknis, serta Daftar Kontrak Kegiatan (Nilai Kontrak dan Biaya Pendamping),”ungkap Effendy.

Sedangkan Kepala Sub Bidang Dana Perimbangan  Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, Yuanita Destia, SE, MSi mengatakan ada beberapa kendala dalam penyampaian laporan DAK fisik.

“Penyerapan DAK Fisik mengalami keterlambatan disebabkan diantaranya Keterlambatan SK teknis Kegiatan (bidang Pendidikan dan Pendidikan SMK), Pengelola DAK Fisik tidak memasukkan Dana Penunjang diluar Kontrak sehingga dibebankan ke Dana Kas Daerah (Bidang energy skala kecil, Pendidikan dan Bidang Jalan), serta Keterbatasan waktu penyampaian Daftar Kontrak melalui Aplikasi Omspan,”ungkap Yuanita.

Pangkalpinang - Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain menggelar Rapat Kerja (RAKER) Progress Dana Alokasi Khusus Fisik tahun 2018 bersama Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (15/3/2018).

Kegiatan ini dihadiri Kepala Badan Keuangan Daerah yang diwakili oleh Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Effendi Harun, SH serta Perangkat Daerah terkait diantaranya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kehutanan, Biro Pembangunan Setda, Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa dilingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, Effendy Harun, SH menyampaikan sambutannya mewakili Kepala Badan Keuangan Daerah bahwa dalam pelaksanaan Dana DAK fisik 2018 harus tepat waktu dalam penyampaian laporan progress fisik serta harus mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.50 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 112 tahun 2017.

 “Untuk penyaluran Dana DAK Fisik Tahun 2018 mengacu pada PMK No.50 tahun 2017 dan PMK No.112 tahun 2017 yaitu dilaksanakan per bidang, per jenis secara bertahap diantaranya  Tahap I paling cepat Bulan Februari, Paling Lambat tanggal 21 Juli (25 % dari total Pagu), Tahap II paling cepat bulan April, paling lambat tanggal 21 Oktober (45 % dari Total Pagu) sedangkan Tahap III paling cepat bulan September, paling lambat tanggal 15 Desember (selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II dengan nilai kebutuhan Dana untuk penyelesaian kegiatan,”ujar Effendy.

Effendy menambahkan agar Dana DAK Fisik tahun 2018 berjalan dengan baik sebaiknya segera menyampaikan persyaratan penyaluran DAK Fisik sehingga tidak proses transfer DAK dari Pemerintah Pusat tidak mengalami kendala dihadapan Peserta Rapat kerja yang hadir.

“Tahap I yang harus diselesaikan dan segera untuk dilaksanakan  diantaranya PERDA APBD tahun berjalan (disiapkan Oleh BAKUDA), Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik per Bidang Tahun Anggaran sebelumnya, Rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara Teknis, serta Daftar Kontrak Kegiatan (Nilai Kontrak dan Biaya Pendamping),”ungkap Effendy.

Sedangkan Kepala Sub Bidang Dana Perimbangan  Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, Yuanita Destia, SE, MSi mengatakan ada beberapa kendala dalam penyampaian laporan DAK fisik.

“Penyerapan DAK Fisik mengalami keterlambatan disebabkan diantaranya Keterlambatan SK teknis Kegiatan (bidang Pendidikan dan Pendidikan SMK), Pengelola DAK Fisik tidak memasukkan Dana Penunjang diluar Kontrak sehingga dibebankan ke Dana Kas Daerah (Bidang energy skala kecil, Pendidikan dan Bidang Jalan), serta Keterbatasan waktu penyampaian Daftar Kontrak melalui Aplikasi Omspan,”ungkap Yuanita.

Sumber: 
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Penulis: 
FATWA OMAYA
Fotografer: 
FATWA OMAYA
Editor: 
ELVI
Bidang Informasi: 
Pramas
Tags: 
Bid. Retribusi;humas;bakuda