Objek LLPADS Tingkatkan PAD

Pangkalpinang – Pelaksanaan pemungutan objek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPADS) perlu dilakukan dalam rangka menambah dan mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di luar pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hal ini diungkapkan oleh Effendi Harun, Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain saat membuka rapat yang membahas draft peraturan gubernur tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPADS), di ruangan kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (25/5/2016).

“Berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang LLPADS, harus segera disusun petunjuk teknis tentang LLPADS yang ditetapkan dengan peraturan gubernur. Hal ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pemungutan objek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” tambah Effendi.

Yuanita Destia, Kepala Seksi Sumbangan Bagi Hasil dan Penerimaan Lain-lain menjelaskan bahwa draft pembahasan peraturan gubernur tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai payung hukum akan terealisasi di Juli 2016.

“Peraturan Gubernur ini perlu dilaksanakan sebagai perhatian dari aturan yang belum dimuat di perda tentang retribusi jasa umum dan SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan menerima dan memungut LLPADS,’’ jelasnya.

Amran, Kepala Bidang Pajak merespons baik objek LLPADS yang akan memasukkan pendapatan denda pajak dalam peraturan gubernur.

“Kita bisa mendapatkan penerimaan dari pembayaran denda, misalnya PKB, BBNKB, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak rokok, yang sebaiknya dimasukkan dalam peraturan gubernur,” ungkapnya

M. Rosdhan Ali, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  menyinggung objek yang berpotensi untuk dimasukkan dalam draft  peraturan gubernur LLPADS.

“Berkenaan dengan pasal 4 poin 3 tentang objek LLPADS, hasil penjualan pertanian, kehutanan, perkebunan serta peternakan menjadi perhatian serius agar tidak terjadi tumpang tindih atau aturan ganda perda dan pergub yang akan ditetapkan,” jelasnya.

 

 

Sumber: 
DPPKAD Prov. Kep. Bangka Belitung
Penulis: 
Fatwa Omaya
Fotografer: 
Lisia Ayu Andini
Editor: 
Adinda Chandralela
Bidang Informasi: 
Sekretariat