Masyarakat Minta Samsat Toboali Definitif

TOBOALI – Berdasarkan data yang ada, tunggakan pajak kendaraan bermotor di Toboali cukup besar. Salah satu penyebabnya, wajib pajak enggan mengurus perpanjangan STNK di Samsat Sungailiat sehingga hanya membayar pajaknya hingga 5 tahun. Sebagian mengeluhkan soal besarnya biaya yang dikeluarkan bila mengurus sendiri ke Sungailiat. Oleh karena itu, para wajib pajak sering melontarkan pernyataan kurang puas dengan pelayanan perpanjangan STNK dan BBN yang belum bisa dilakukan di Samsat Toboali.

Hal ini diungkapkan oleh Basri, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Selatan saat Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengunjungi UPTD DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Selatan (08/09/2016).

Junaidi Thalib sebagai Ketua Tim Kunjungan yang didampingi oleh Haryadi, Abu Bakar, dan Serli Chandra menanyakan langsung perihal kesiapan Samsat Toboali jika akan didefinitifkan.

“Jumlah pajak kendaraan bermotor sebagai penyumbang pajak daerah apakah cukup signifikan dan bagaimana potensi tunggakan pajak lantaran kepengurusan bea balik nama dan perpanjangan STNK yang masih jauh di UPT Samsat Sungailiat,” tambah Junaidi.

Menjawab pertanyaan tersebut, Basri menjelaskan bahwa pada dasarnya Samsat Toboali siap untuk didefinitifkan, baik dari segi sarana dan prasarana, termasuk gedung, SDM, dan peralatan lainnya. Jumlah kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat di Bangka Selatan cukup banyak. Berdasarkan data yang ada pada server, dari tahun ke tahun jumlah kendaraan yang aktif melunaskan pajaknya mencapai lebih dari 25 ribu unit, belum lagi ditambah dengan kendaraan yang masa pajaknya lebih dari lima tahun.

 “Oleh karena itu, kami mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan mudah, cepat, tepat dan biaya transportasi murah dalam membayar pajak, minimal sampai ke pengurusan BBN II atau ganti STNK kepada stakeholder terkait. Hal ini juga untuk menghindari indikasi terjadinya percaloan terselubung yang tentunya sangat memberatkan wajib pajak. Jika sudah definitif, kami optimis pemasukan PAD sektor pajak di Bangka Selatan akan meningkat dari target keseluruhan saat ini sekitar Rp 26 M menjadi Rp 45 M,” ungkap Basri.

Di sela rehat, Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan Sipioni H Sarian dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Anshori juga menyampaikan keluhan masyarakat mengenai kesulitan masyarakat saat mengurus perpanjangan STNK dan BBN. “Padahal, potensi kendaraan di Bangka Selatan sangat besar bagi sumbangan PAD. Sayang sekali kalau ini dibiayarkan berlarut-larut dan begitu-begitu saja. Sangat wajar kalau didefinitifkan,” ujar Sipioni.

Mengakhiri pertemuan, Junaidi berjanji melalui Komisi B DPRD Babel akan membicarakan dan menyampaikan langsung kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan unsur tekait lainnya yang berhubungan dengan wewenang pendefinitifan Samsat di Negeri Junjung Besaoh. (44n9)      

Sumber: 
Humas DPPKAD Prov. Kep. Bangka Belitung
Penulis: 
A'ang
Fotografer: 
A'ang
Editor: 
Adinda Chandralela
Bidang Informasi: 
Sekretariat
Tags: 
UPT Kabupaten Bangka Selatan

Berita Berdasarkan Kategori