Gali Objek Retribusi Potensial pada SKPD

Pangkalpinang - Bahasan utama dalam Rapat Rekonsiliasi Antara DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan SKPD Pengelola Retribusi di Ruang Tanjung Pesona – Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (24/03/2016) adalah menggali objek potensial dalam rangka meningkatkan retribusi daerah. Salah satunya adalah dengan mulai menginventarisasi potensi objek retribusi baru, yang ada di lingkup pemerintah Provinsi kepulauan Bangka Belitung.

Effendi Harun, Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain menjelaskan bahwa untuk yang akan datang, ada wacana penggunaan asset daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat digali potensi retribusinya. Salah satunya adalah  penggunaan rumah dinas dan lahan tanah milik lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Jika sesuai dengan amanat pada perda retribusi, akan disusun regulasi yang mengatur tentang pemakaian rumah dinas. Dalam daftar asset daerah yang kami terima, rumah dinas bertebaran di berbagai tempat dan tidak hanya ditempati oleh pegawai saja. Harapan kami, sewa rumah dinas sebagai retribusi dapat ditarik pada tahun ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Effendi berharap bahwa SKPD lain segera menginventarisasi rumah dinas yang dimiliki dan memperkirakan tarif rumah tersebut. Kemudian, rekapitulasi laporan ini akan disampaikan oleh DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Biro Hukum agar dapat segera diterbitkan peraturan dan ketentuan teknis yang menaunginya.

Beliau mencontohkan rumah dinas pembantu gubernur yang terletak di Jalan Jendral Sudirman-Mentok, yang digunakan sebagai basecamp PSSI dan ormas lainnya, dimana sampai sekarang gedung tersebut tercatat sebagai asset daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Yang bisa dipungut sewanya hanyalah rumah dinas. Bukan rumah jabatan,” tegasnya.

Sama halnya dengan lahan sebagai asset daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terdapat catatan bahwa ada lahan yang belum terpungut retribusinya. Sebagai contoh, adanya pihak yang ingin menyewa lahan tersebut sebagai tempat usaha. Oleh karena itu, beliau berharap SKPD dapat menginventarisasi lahan yang menjadi tanggung jawab SKPD serta potensi lahan yang dapat digarap sebagai retribusi.

Dalam kesempatan ini, Wahyono, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan antusiasnya dengan memberikan masukan mengenai keberadaan ruang CAT System beserta peralatan komputer yang dikelola oleh BKD.

“Selain digunakan untuk pelaksanaan ujian untuk penerimaan CPNS  beberapa tahun lalu, CAT System sudah beberapa kali digunakan untuk pelaksanaan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Selain itu, ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan di ruang tersebut karena memang kondisi yang memerlukan internet dan komputer. Namun, memang ketentuan teknis mengenai penarikan retribusi untuk ini harus dikaji lebih mendalam lagi.”

Orlando, peserta rapat dari Dinas Kelautan Perikanan juga mengungkapkan bahwa adanya peluang besar objek retribusi baru. Dalam pelaksanaan di LPPMHP, ada fasilitas alat untuk memeriksa ikan yang mengandung formalin (uji formalin). Jika diberlakukan tarif dalam aturan yang sah, hal ini dapat menjadi potensi retribusi yang bagus.

Selanjutnya, Effendi berharap setelah pertemuan ini, berbagai masukan mengenai potensi retribusi SKPD yang sudah dibicarakan dalam rapat ini dapat segera diajukan secara tertulis kepada pihak DPPKAD Prvovinsi Kepulauan Bangka Belitung. Potensi retribusi yang baru pada SKPD masing-masing tentunya dapat dipertimbangkan dan dikaji secara hukum dan teknisnya sehingga dapat digunakan sebagai sumber PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun SKPD yang terlibat dalam rapat ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Kesehatan; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan; Badiklat; Badan Pelayanan Perzinan Terpadu dan Penanaman Modal; BLHD; RSJD; RSUP; Dinas Kehutanan; Dinas KUMKM; Biro Hukum; Dinas PU, serta BPMPD. (ACH)

Sumber: 
DPPKAD Prov. Kep. Bangka Belitung
Penulis: 
Adinda Chandralela
Fotografer: 
Lisia Ayu Andini
Bidang Informasi: 
Sekretariat
Tags: 
retribusi daerah; target retribusi; pendapatan asli daerah (PAD); rekonsiliasi retribusi