BIDANG PAJAK AJAK DINAS TERKAIT BAHAS KERJASAMA TERKAIT PRODUK HUKUM PAJAK DAERAH TERHADAP TAX CLEARANCE

PANGKALPINANG-- Bidang Pajak Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat koordinasi pada Kamis (15/3/2018) di ruangan Kepala Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rapat ini membahas tentang rencana kerjasama terkait produk hukum pajak daerah terhadap tax clearance pada penyelenggaraan perizinan.

Rapat dibuka oleh Oskan Firhan Imami selaku Kasubbid Teknis Pajak, Sengketa Pajak dan Doleansi. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Biro Organisasi Setda Provinsi Kepuauan Bangka Belitung, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“rapat ini sebagai tindak lanjut dari rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung” , jelas Oskan saat membuka rapat.

“berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dijelaskan bahwa pajak bersifat wajib dan memaksa, untuk itu pelaksanaan tax clearance ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak”, tambah Oskan.

Setiap pemilik usaha atau investor yang ingin mengajukan izin usaha harus dipastikan dulu Konfirmasi Status Wajib Pajaknya baru bisa diproses izin usahanya.

Perwakilan dari biro hokum menyatakan bahwa tax clearance ini bisa dilaksanakan namun bentuknya berupa instruksi Gubernur atau berupa Surat Edaran perlu di kaji lebih lanjut.

Amran Kabid PPT DPMPTSP menyatakan siap dan hal ini sebetulnya bisa dilakukan namun jangan sampai memberatkan investor dalam proses perizinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Afrizon dari DPMPTSP mengungkapkan hal senada agar aturan yang nanti tertuang dalam Instruksi Gubernur/Edaran Gubernur ini tidak menghambat para pemilik usaha.

Wardiah dari Biro Organisasi menyambut baik upaya peningkatan pendapatan pajak daerah ini, namun menurut beliau aturan ini perlu dikaji sejauh mana dampaknya jangan sampai menghambat para investor atau pemilik usaha untuk mengajukan ijin usaha.

 “draft instruksi Gubernur yang sudah diterapkan oleh Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini tidak serta merta bisa diterapkan di Bangka Belitung mengingat kondisi yang berbeda, kalau di DKI tentu sudah banyak pihak yang ingin berinvestasi, sedangkan di Bangka Belitung kita sedang dalam upaya untuk terus mencari dan menambah investor atau pelaku usaha disini” jelas Wardiah.

Sumber: 
Bakuda
Penulis: 
lisia
Fotografer: 
lisia
Editor: 
Fatwa Omaya
Bidang Informasi: 
Pramas
Tags: 
BAKUDA | Bidang pajak | tax clearance | PTSP