ATASI BPJS KESEHATAN, IURAN TUNGGAKAN PESERTA DIPOTONG MELALUI DAU PEMDA BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang – Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut data rekonsiliasi yang disepakati BPJS Cabang Wilayah Bangka Belitung jumlah tunggakan mencapai kurang lebih Rp 238 juta peserta. Kepala Badan Keuangan Daerah Fery Afriyanto saat menerima perwakilan dari BPJS Kesehatan wilayah Bangka Belitung dan dihadiri oleh Sekretaris Bakuda, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan serta Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain di ruang rapat Kepala Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (26/2/2018).

Kepala Bidang SDM dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan merangkap PPS kepala wilayah Bangka Belitung Indra Bayu mengatakan, jumlah tunggakan itu sejak tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp.238.043.191,- saat menyampaikan pemaparan di hadapan pimpinan Bakuda.

“hasil Rekonsiliasi yang disepakati oleh BPJS kesehatan wilayah Bangka Belitung dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun 2014 dan 2015 sekarang mencapai Rp. 238.043.191,-“, terang Indra.

Fery menambahkan mekanisme Tata cara pemotongan DAU ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017. PMK ini ditetapkan Sri Mulyani pada 4 Desember 2017, dan diundangkan di tanggal yang sama oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana.

“Dari aturan tersebut dalam Pasal 2 PMK tersebut menjelaskan, pemotongan DAU dilakukan kepada pemda yang mempunyai tunggakan iuran jaminan kesehatan yang sudah melampaui jangka waktu satu tahun dan telah dilakukan upaya penagihan secara optimal oleh BPJS Kesehatan, sehingga dapat berjalan dengan baik,’’ Ujar Fery.

Sedangkan Indra PPS Kepala BPJS Kesehatan Bangka Belitung menambahkan bahwa Di Pasal 5, berdasarkan penetapan besaran tunggakan, Direktur Utama BPJS Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat permintaan pemotongan DAU sebagai penyelesaian tunggakan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan. Selanjutnya dari surat permintaan pemotongan DAU itu, Dirjen Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan besaran dan tahapan pemotongan. Perhitungan ini mempertimbangkan besarnya permintaan pemotongan, besarnya penyaluran, sanksi pemotongan atau penundaan lainnya, serta kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan.

“Hasil perhitungan ditetapkan dengan Keputusan Menkeu dan ditandatangani Dirjen Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. Kemudian, berdasarkan keputusan Menkeu, kuasa pengguna anggaran Bendahara Umum Negara Transfer Dana Perimbangan melakukan pemotongan DAU, “Imbuh Indra.

Diakhir pertemuan dilakukan penandatangan Berita Acara Penandatangan Tunggakan Iuran Wajib Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2015 diantara kedua belah pihak.

Sumber: 
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Penulis: 
FATWA OMAYA
Fotografer: 
FATWA OMAYA
Editor: 
ELVI
Bidang Informasi: 
Pramas
Tags: 
akuntansi penatausahaan keuangan; BAKUDA