45 Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Bali Benchmarking ke DPPKAD

Pangkalpinang - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima empat puluh lima peserta  kegiatan pendidikan dan pelatihan pengelolaan barang milik daerah Provinsi Bali, untuk melaksanakan patok banding (benchmarking) yang merupakan salah satu agenda pelatihan. Penyambutan peserta diselenggarakan di aula Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (21/06/2016).

Saat membuka acara, Ida Bagus Sedhawa, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali menjelaskan bahwa para peserta diklat merupakan pengelola barang dan pengurus barang yang mewakili seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Provinsi Bali.

“Kegiatan diklat ini terselenggara atas rekomendasi BPK guna meningkatkan pengelolaan barang daerah. Pengelola barang milik daerah harus diberikan pembekalan secara terus-menerus mengenai proses pengelolaan barang milik daerah, terutama melalui pendidikan seperti ini. Hal ini dikarenakan proses ini tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu setahun atau dua tahun saja. Apalagi saat ini aturan mengenai pengelolaan barang daerah terus berkembang,” jelasnya.

Dikatakannya juga bahwa status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) disandang oleh Provinsi Bali selama tiga tahun berturut-turut. Dan bukanlah hal yang mudah untuk mempertahankan status tersebut. Masih banyak catatan yang harus diperhatikan secara serius guna perbaikan yang lebih baik lagi, terutama mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Beliau juga mengungkapkan bahwa pada umumnya masalah pengelolaan barang daerah hampir sama terjadi di setiap daerah. Pasalnya, banyak terdapat asset tanpa kepemilikan yang jelas.

Menanggapi hal tersebut, Eddy Laksamana, Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyetujui pendapat Ida Bagus Sedhawa.

“Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengalami hal yang sama dengan daerah lainnya. Sebelum menjadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bangka Belitung termasuk ke dalam Provinsi Sumatera Selatan. Setelah berpisah menjadi provinsi sendiri, Bangka Belitung menerima warisan berupa asset yang tersebar di kabupaten/kota. Dan pengelolaannya ini menjadi agak rumit,” jelas Eddy.

Eddy berharap kegiatan patok banding mengenai pengelolaan barang ini dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak, yaitu Provinsi Bali dan Kepulauan Bangka Belitung. “Dengan sharing, para peserta dapat saling mentransfer ilmu dan pengalaman mengenai pelaksanaan pengelolaan barang daerah di daerah masing-masing,” lanjutnya.

Acara ini ditutup dengan saling bertukar cindera mata, yang diserahterimakan oleh Ida Bagus Sedhawa dan Eddy Laksmana.

Selain widyaiswara, peserta juga didampingi oleh jajaran Biro Asset Provinsi Bali yang memang menangani langsung pengelolaan barang daerah. Kegiatan selanjutnya, peserta diarahkan menuju kantor DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan patok banding ke Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Asset Daerah, yang dipimpin langsung oleh Arlinisfa, Kepala Bidang Asset Daerah. (ACH)

Sumber: 
DPPKAD Prov. Kep. Bangka Belitung
Penulis: 
Adinda Chandralela
Fotografer: 
Lisia Ayu Andini
Bidang Informasi: 
Sekretariat
Tags: 
Benchmarking; patok banding; bidang asset daerah; Provinsi Bali