Wakil Gubernur dukung Rakor Potensi Pendapatan Daerah Babel 2018

Pangkalpinang - Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain menggelar Rapat Koordinasi Potensi Pendapatan Daerah tahun 2018 bersama Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Tanjung Pendam Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (9/1/2018).

Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Drs. Abdul Fatah, M.Si, Sekretaris Daerah Ir. Yan Megawandi, M.Si, Kepala Badan Keuangan Daerah yang diwakili oleh Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Effendi Harun, SH serta Perangkat Daerah terkait diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kehutanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Biro Umum dan Perlengkapan, Badan Penghubung Kepulauan dilingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel, PT. Jamkrida Babel, PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung.

Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Drs. Abdul Fatah, M.Si dalam penyampaiannya, pada intinya tujuan kegiatan untuk mengevaluasi sejauhmana Pendapatan Daerah yang diperoleh serta menggali potensi pendapatan daerah di tahun 2018 antara Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait. guna mengetahui Langkah-langkah  operasional yang diperlukan untuk menilai sejauhmana pencapaian target pendapatan daerah yang telah di capai pada tahun 2017 dengan memperhatikan target yang dicapai di tahun 2017 sebesar 16 M dan usulan yang telah disepakati DPRD di tahun 2018 sebesar 23 M, dengan memperhatikan rekonsiliasi antara perangkat daerah serta Stakeholder terkait yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Diharapkan hasil dari Rapat akan disampaikan ke DPRD Bangka Belitung dan sebagai saran untuk pembuatan payung hukum perda pelaksanaan Retribusi Pajak Jasa umum dan Lain-lain .

Peran kedua lembaga pemerintah ini pun diharapkan dalam penetapan tarif retribusi, bisa duduk bersama melakukan analisis, dengan memperhatikan: tarif retribusi, indeks harga, tingkat inflasi dan perkembangan perekonomian. Selanjutnya, apabila terjadi perubahan tarif, akan ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah, Ir. Yan Megawandi, Msi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya, atas pendapat, pertanyaan, usul dan saran, yang telah disampaikan pada Rapat Kordinasi oleh seluruh Perangkat Daerah dan Stake Holder yang telah hadir. Secara umum, untuk mengadakan evaluasi pada penerapan kedua retribusi tersebut baik dari segi dasar hukum, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban. “Untuk penetapan tarif retribusi, harus mempertimbangkan aspek kewajaran dan kelayakan, serta memperhatikan kondisi masyarakat, sehingga menjadi transparan, efisien, mempermudah pengawasan, serta mencegah kebocoran,”ujar Yan.

Potensi pendapatan dari retribusi yang dirasa belum maksimal, sehingga perlu untuk menggali potensi baru pun sesuai usulan. Dan hal tersebut sudah sebanding dengan upaya keseimbangan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya bentuk pelayanan yang disiapkan, terutama memudahkan masyarakat membayar retribusi dan pajak daerah.

 

 

 

Sumber: 
Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Penulis: 
Fatwa omaya
Fotografer: 
Fatwa omaya
Editor: 
Fatwa omaya
Bidang Informasi: 
Pramas
Tags: 
Bid. Retribusi;humas;bakuda