Sosialisasi Penatausahaan Keuangan Daerah

Pangkal pinang - Badan keuangan daerah provinsi kepulauan Bangka Belitung melalui bidang Perbendaraan dan verifikasi mengadakan kegiatan sosialisasi Penatausahaan Keuangan Daerah dengan tema dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta implementasi transaksi non tunai bertempat di Swiss bell hotel, Selasa (19/11/2019).

Kegiatan sosialisasi ini dibuka oleh kepala Bakuda yang diwakili oleh sekretaris badan keuangan daerah provinsi kepulauan Bangka Belitung Ir.Cita Retno Wulandari mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah provinsi kepulauan Bangka Belitung yang transparan dan akuntabel serta implementasi transaksi non tunai.

"Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang handal khususnya pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah, Bendahara pengeluaran,  Bendahara pengeluaran pembantu, Bendahara penerimaan, Bendahara penerimaan pembantu serta staf pengelola penatausahaan keuangan perangkat daerah dilingkungan pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung dan diharapkan tetap berpegang pada tatanan peraturan dan mekanisme perundangan undangan yang berlaku," jelas Cita.

Jumlah peserta yang hadir diacara sosialisasi ini adalah 200 peserta yang terdiri dari pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu serta staf pengelola penatausahaan keuangan perangkat daerah dilingkungan pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung.

Narasumber yang hadir diacara sosialisasi ini yaitu Bahri, SSTP,  MSi Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI mengatakan bahwa Kerangka pikir perubahan PP Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari beberapa komponen di dalamnya yaitu analisis pendapatan -PAD, analisis struktur belanja, dan simpanan Pemda di perbankan.

" Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam hal kerangka pikir yaitu sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah, tindak lanjut hasil koordinasi dengan KPK serta Penyesuaian pengaturan peraturan menteri dalam negeri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2020 dan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah,"jelas Bahri.

Bahri menambahkan bahwa pokok pokok perubahan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 pengaturan Daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan undangan, menteri keuangan melakukan penundaan dan atau pemotongan penyaluran dana transfer umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dalam negeri dan menteri teknis terkait.

"Pengaturan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah berpedoman pada peraturan pemerintah, dalam hal belum adanya PP, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan menteri, " lanjut Bahri.

Hingga acara ditutup para peserta sangat menyimaki acara hingga selesai.

Sumber: 
Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Penulis: 
Fatwa Omaya
Fotografer: 
Fatwaomaya
Editor: 
Fatwa Omaya
Bidang Informasi: 
Pramas
Tags: 
Perbendaharaan dan verifikasi; Humas

Berita

17/02/2020 | Badan Keuangan Daerah P...
25/11/2019 | Badan Keuangan Daerah P...
19/11/2019 | Badan Keuangan Daerah P...
26/08/2019 | Badan Keuangan Daerah P...
05/07/2019 | Badan Keuangan Daerah P...
24/06/2019 | Badan Keuangan Daerah P...
16/05/2019 | Badan Keuangan Daerah P...
25/04/2019 | Badan Keuangan Daerah P...
09/04/2019 | Badan Keuangan Daerah P...