Pergub Nomor 12 Tahun 2016, Pedoman Jam Kerja Pegawai

Pangkalpinang - Yulizar Adnan, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menekankan bahwa penetapan mulainya jam kerja harus berpedoman pada Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2016. Hal ini disampaikan beliau saat menjadi pembina apel pagi di halaman kantor Unit Pelaksana Teknis DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kota Pangkalpinang (02/06/2016).

“Untuk UPT DPPKAD, setiap hari apel pagi dimulai dimulai pulul 07.30. Berdasarkan pergub tersebut, lima belas menit apel pagi sudah termasuk ke dalam jam kerja dan dilaksanakan setiap hari, tanpa terkecuali,” lanjutnya.

Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke UPT Kota Pangkalpinang, kepala dinas didampingi oleh Amran, Kepala Bidang Pajak. Ada beberapa pegawai yang datang terlambat saat apel berlangsung. Bahkan, saat pemeriksaan absen, dari 33 pegawai negeri sipil, terdapat empat orang yang tidak hadir apel tanpa keterangan yang jelas.

Oleh karena itu, beliau mengingatkan agar bagi pegawai yang tidak apel tanpa keterangan yang jelas, berlakukan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan demikian, TPP yang bersangkutan harus dipotong 2,5 persen.

Yulizar kembali menyinggung masalah kedisiplinan pegawai. Dikatakannya bahwa pada tahun 2016, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menaikkan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagai reward atas kedisiplinan pegawai. 

“Karena lima belas menit apel sudah termasuk ke dalam jam kerja, berarti kita wajib apel. Jangan kecewakan Gubernur yang sudah memberikan reward dan sangat memperhatikan kesejahteraan pegawai,” tegasnya.

Elvi, Kepala Subbagian Kepegawaian menegaskan bahwa seluruh PNS dan pegawai tidak tetap atau tenaga kontrak diwajibkan mengikuti upacara mingguan bagi yang di dinas, apel pagi, dan apel sore.
“Pembinaan terhadap penetapan hari kerja dan jam kerja dilakukan oleh Kepala SKPD dan Kepala UPT, bahkan oleh BKD, Inspektorat, Biro Hukum, dan Satpol PP. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan kentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin pegawai,” lanjutnya.

Saat menutup apel, Yulizar juga memuji kebersihan dan keasrian di lingkungan UPTD Kota yang teratur. Beliau berharap, kondisi ini dapat terus dipertahankan karena sarana dan prasarana UPT merupakan aset pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang harus dijaga bersama. (ACH)
 

Sumber: 
DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Penulis: 
Adinda Chandralela
Fotografer: 
Lisia Ayu Andini | Fatwa Omaya
Bidang Informasi: 
Sekretariat
Tags: 
Apel pagi; apel sore; disiplin pegawai; peraturan gubernur provinsi kepulauan bangka belitung nomor 12 tahun 2016; peraturan gubernur kepulauan bangka belitung nomor 59 tahun 2015; tambahan penghasilan pegawai; TPP

Berita

08/05/2018 | Badan Keuangan Daerah P...
30/04/2018 | BADAN KEUANGAN DAERAH P...
20/04/2018 | BADAN KEUANGAN DAERAH P...
18/04/2018 | BADAN KEUANGAN DAERAH P...
28/03/2018 | BADAN KEUANGAN DAERAH P...
23/03/2018 | BADAN KEUANGAN DAERAH P...
21/03/2018 | BADAN KEUANGAN DAERAH P...
15/03/2018 | BADAN KEUANGAN DAERAH P...