PEMPROV & BPKP BAHAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MERAIH WTP

Pangkalpinang - Penyusunan Laporan Keuangan dan Penyerahan Asset dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Perangkat Daerah sangat berpengaruh pada Neraca Keuangan Daerah dalam meraih WTP Opini BPK, semakin berkualitas laporan Keuangan dan laporan asset daerah, semakin berkualitas neraca Keuangan yang disampaikan, hal ini disampaikan oleh Fery, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat Rapat Bersama Sekretaris Daerah, BPKP dan Kepala Perangkat Daerah  Tahun Anggaran 2016 di Ruang Pertemuan Sekretaris Daerah Lantai 2 Gubernur Kepulauan Bangka Belitung  (26-04-2017).

“ Neraca Keuangan dan laporan asset daerah diharapkan dapat membantu dalam tata kelola Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka meraih opini BPK, WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) kunci keberhasilan ada di Laporan Keuangan yang baik dan Akuntable, “ lanjut Fery.

Rapat pembahasan penyelesaiaan laporan keuangan dan penyerahan asset pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BAKUDA, Kepala Bidang Asset BAKUDA, Kasubbid Pembukuan Anggaran Belanja Bidang Akuntansi dan Pelaporan BAKUDA, Kasubbid Pembukuan Anggaran Pendapatan Bidang Akuntansi Pelaporan BAKUDA, Kasubbid Neraca Daerah Bidang Akuntansi Pelaporan BAKUDA, serta Kasubbid Pengamanan dan Penanganan Sengketa Asset Bidang Asset BAKUDA dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Raden Suhartono, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kep. Bangka Belitung menjelaskan bahwa menyelaraskan neraca daerah maka Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkaitan dengan laporan Cash Opname dan Stock Opname dana Bos SMA/SMK harus tepat waktu dan akuntable, Penyerahan Asset P3D dari Pemerintah Kabupaten/Kota harus diselaraskan antara neraca asset dengan neraca laporan keuangan hal ini yang akan menentukan dalam meraih WTP saat penyampaian dalam rapat pembahasan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2016.

“Sasaran ada pada Neraca keuangan, dan Asset P3D yang baik diharapkan peran serta yang baik antara perangkat daerah dalam penyampaian laporan keuangan serta perangkat daerah dapat mendukung program ini dilingkungan pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung, bila hal ini dilaksanakan dengan baik akan berdampak pada opini BPK dalam meraih WTP” Jelasnya.

Diakhiri sambutannya, Yan megawandi menegaskan bahwa perlu adanya keseriusan dan kerjasama yang baik dalam penyusunan laporan keuangan agar nantinya dapat menghasilkan laporan yang baik dan bermutu serta dapat meraih opini  WTP di 2017.

Sumber: 
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Penulis: 
FATWA OMAYA
Fotografer: 
FATWA OMAYA
Editor: 
FATWA OMAYA
Bidang Informasi: 
Pramas
Tags: 
akuntansi penatausahaan keuangan; BAKUDA

Berita

10/01/2018 | BADAN KEUANGAN DAERAH P...
04/01/2018 | BADAN KEUANGAN DAERAH P...
03/01/2018 | BADAN KEUANGAN DAERAH P...
13/09/2017 | BADAN KEUANGAN DAERAH P...
05/09/2017 | BADAN KEUANGAN DAERAH P...
22/08/2017 | BADAN KEUANGAN DAERAH P...
21/08/2017 | BADAN KEUANGAN DAERAH P...