Bendahara Pengeluaran Wajib Paham Prosedur Penatausahaan

Pangkalpinang - Prosedur penatausahaan bendahara pengeluaran merupakan hal yang wajib dipahami dalam menatausahakan kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang yang yang berada dalam pengelolaan bendahara pengeluaran. Hal ini disampaikan dalam materi yang disampaikan M. Weli Septiya Putra pada sesi pertama kegiatan Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran PPK-SKPD di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digelar di Hotel Puncak Pangkalpinang (17/3/2016).

Sebagai kepala sub bagian keuangan verifikasi, akuntansi, dan asset Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, materi ini disajikan beliau dengan menarik dan mudah dimengerti oleh para peserta bintek. Mengawali materi, beliau menjelaskan mengenai perbedaan khas antara bendahara pengeluaran SKPD, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara pengeluaran PPKD.

“Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD yang bersangkutan.”

“Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.”

“Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.”

Lebih lanjut, Weli menjelaskan mengenai fungsi yang terkait dengan prosedur penatausahaan bendahara pengeluaran dan dokumen yang digunakan. Beliau juga meguraikan prosedur penatausahaan bendahara pengeluaran, antara lain   penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Penggunaan Dana , dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (SPJ). Beberapa hal penting mengenai pembukuan belanja juga dipaparkan dengan gamblang.

Agar dapat diterapkan dalan pelaksanaan tugas sehari-hari, aplikasi materi ini dipermudah dengan simulasi pembukuan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran.

Mimi Femiyanti, kepala seksi perbendaharaan belanja I yang bertindak sebagai moderator pada sesi ini berharap agar materi ini dapat mewujudkan sistem penatausahaan bendahara pengeluaran yang efektif, yang didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang terus meningkat.

“Salah satu tujuan bintek ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para bendahara pengeluaran dalam melaksanakan prosedur penatausahaan bendahara pengeluaran, yang tentu saja akan berimbas pada kelancaran pelaksanaan tugas,” imbuh Mimi. (ACH)

Sumber: 
DPPKAD Prov. Kep. Bangka Belitung
Penulis: 
Adinda Chandralela
Fotografer: 
Lisia Ayu Andini
Bidang Informasi: 
Sekretariat
Tags: 
Bendahara pengeluaran; bendahara pengeluaran pembantu; bendahara pengeluaran SKPD; penatausahaan bendahara pengeluaran; Bidang Perbendaharaan dan verifikasi

Berita

10/01/2018 | BADAN KEUANGAN DAERAH P...
04/01/2018 | BADAN KEUANGAN DAERAH P...
03/01/2018 | BADAN KEUANGAN DAERAH P...
13/09/2017 | BADAN KEUANGAN DAERAH P...
05/09/2017 | BADAN KEUANGAN DAERAH P...
22/08/2017 | BADAN KEUANGAN DAERAH P...
21/08/2017 | BADAN KEUANGAN DAERAH P...